MEMO,Jakarta : Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya peningkatan sistem lelang di kementerian dan lembaga untuk memberantas praktik korupsi.
Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, beliau menyebutkan bahwa perbaikan sistem, termasuk penggunaan e-katalog dengan lebih dari empat juta produk, telah menjadi langkah awal dalam menutup celah korupsi.
Pernyataan ini sebagai tanggapan atas penetapan tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Henri Alfiandi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Basarnas periode 2021-2023.
Presiden Jokowi Minta Perbaikan Sistem Lelang untuk Cegah Korupsi
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penting untuk terus memperbaiki sistem lelang di kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menutup celah korupsi yang ada.
“Kami terus melakukan perbaikan sistem di seluruh kementerian dan lembaga. Misalnya, kami telah memperkenalkan e-katalog yang sekarang mencakup lebih dari empat juta produk, meningkat dari sebelumnya hanya 10 ribu produk.
Ini menunjukkan upaya perbaikan sistem,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Kamis (27/7/2023).
KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Pernyataan Presiden ini merespons kasus penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), yaitu Henri Alfiandi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Henri sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Basarnas tahun 2021-2023.
