Jakarta, Memo |
Menteri Agama gagal lagi perjuangkan jamaah haji Indonesia untuk menyegerakan ibadah haji ke tanah suci. Indonesia tahun lalu, gagal memberangkatkan jamaah haji ke Mekah, tahun ini, gagal lagi.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan resmi dan terbuka atas hal tersebut. Sebab, otoritas Arab Saudimenyatakan sama sekali belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan haji tahun ini.
Kementerian Agama Gagalkan Jamaah Haji Indonesia Sepihak, Tak Lakukan Komunikasi dengan Kerajaan Saudi
“Semestinya, dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat. ” kata Saleh.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Saleh juga mengatakan bahwa dari yang tersirat isi surat tersebut, Pemerintah di Kerajaan Saudi, sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan Indonesia.” Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
Alasan Vaksin Covid Tak Mendasar
Atas dasar itu, sambung Ketua DPP PAN ini, wajar jika Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum masuk daftar WHO.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
“Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya (Emergency Use Listing) WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan,” ujarnya.
Tahun Kedua Pemerintah Gagal Berangkatkan Jamaah Haji
Menurut Saleh, persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial. Sebab, ini adalah tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.
“Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?,” tukas legislator asal Sumatera Utara itu.
Indonesia Tertinggal dengan Malaysia
Bahkan, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan, Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi.
Dari berita yang beredar, pemerintah Malaysia malah justru sudah bertemu dengan putra mahkota kerajaan Saudi. Dari pertemuan itu, kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000.
Surat Dubes Arab Saudi
Dalam konteks ini, dia menambahkan, Kemenag perlu memberikan penjelasan terkait surat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia tersebut. Atau, Kemenag perlu melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji. Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi.
“Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan,” pungkas mantan ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
