Memo, Jakarta —
Skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan pengamat.
Berdasarkan analisis eks Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala di Jakarta pada Rabu (4/11/2026), tindakan intersepsi tanpa prosedur resmi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto diduga kuat bukan ditujukan untuk kepentingan institusi negara, melainkan dilandasi oleh motif politik pihak tertentu.
Dalam keterangannya, Adrianus menilai bahwa praktik lancung tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam pusaran politik praktis.
Sebagai kriminolog Universitas Indonesia, ia menduga bahwa para petinggi yang memiliki pangkat tertinggi berperan sebagai otak utama di balik aksi penyadapan yang mencederai prinsip hukum dan keamanan nasional tersebut.
“Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain,” tegas Adrianus Meliala menanggapi kasus yang kini ditangani secara intensif oleh Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka—termasuk mantan Kapolri yang baru saja diberhentikan—karena terbukti memasukkan nomor-nomor kontak strategis ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal.
Hingga saat ini, penyidik terus mendalami motif tersembunyi di balik penyadapan massal yang tidak hanya mengincar kepala negara, tetapi juga para politisi, media, hingga tokoh masyarakat.
