Memo, Tulungagung — Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kesehatan mengoptimalkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp6,06 miliar untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi ribuan warga tidak mampu hingga September 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dr. Desi Lusiana Wardhani, S.KM., M.Kes., menyatakan bahwa pemanfaatan dana cukai ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam menopang perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Program ini secara konsisten memberikan perlindungan kesehatan bagi rata-rata 26.731 peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) kelas 3 setiap bulannya.
Kebijakan anggaran tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum. Di bidang kesehatan, dana ini tidak hanya difungsikan untuk iuran jaminan kesehatan, melainkan juga perbaikan fasilitas medis serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Guna menjaga ketepatan sasaran program, Dinas Kesehatan rutin melakukan verifikasi dan validasi data secara terpadu bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak BPJS Kesehatan. Langkah sinergi lintas instansi ini diambil agar penyaluran subsidi iuran JKN benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku. (adv/sumber dana DBHCHT)












