Memo, Tulungagung — Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merangkul Lembaga Amil Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LAZNAS LMI) serta berbagai unsur pemangku kepentingan dalam Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026.
Forum strategis ini berlangsung di Barn Meeting & Convention (Liiur), Jalan K.H. Raden Abdul Fattah, Kecamatan Kedungwaru, pada Kamis (29/10/2026) sejak pukul 08.30 hingga 12.00 WIB untuk memperkuat mitigasi terintegrasi dan memperjelas pembagian peran lintas sektor.
Langkah penyusunan dokumen RPB Kabupaten Tulungagung ini mengacu pada mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah.
Pelibatan lembaga kemanusiaan seperti LAZNAS LMI dinilai krusial guna memasukkan kearifan lapangan serta kebutuhan rill masyarakat ke dalam regulasi kebencanaan daerah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tulungagung Achmad Mugiyono, S.STP., M.M. hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka jalannya Focus Group Discussion (FGD) kedua tersebut. Diskusi mendalam ini turut dihadiri jajaran Kodim 0807 Tulungagung, Polres Tulungagung, Bappeda, BMKG Dhoho Kediri, Basarnas Pos Trenggalek, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tulungagung, PMI, ORARI, RAPI, PLN, hingga PDAM.
Kabid PK BPBD Tulungagung Wulan Krisna Pratiwi, S.T. menjelaskan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah penyepakatan substansi yang akan melandasi seluruh kebijakan penanganan bencana daerah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudharmanto, S.Sos., M.M.B. memaparkan skema materi yang digodok selama diskusi publik berlangsung.
“Materi pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek strategis, meliputi identifikasi permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana, penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, perumusan program dan kegiatan, hingga mekanisme pelaksanaan serta kerangka pemantauan dan evaluasi,” urai Catur.
Ia menambahkan, perumusan dokumen RPB Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 ditargetkan melahirkan arah kebijakan yang terukur dengan indikator pemantauan yang jelas.
Sementara itu, perwakilan Humanitarian Program LAZNAS LMI Susanto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesiapsiagaan daerah melalui sinergi aktif antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
“Keterlibatan LMI dalam forum ini mencerminkan peran lembaga kemanusiaan dalam mendukung penguatan kapasitas daerah menghadapi risiko bencana. Pengalaman dalam kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam merumuskan perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapsiagaan berbagai unsur yang terlibat,” ujar Susanto.
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi erat dengan relawan, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan publik dari tahap pencegahan hingga pemulihan pascabencana. (Adv/Kominfo)
