Ironisnya lagi, ternyata selain milik dua warga tersebut seperti vidio yang beredar di medsos menyebutkan jika di Desa Rowoharjo juga ada dua ekor sapi yang mati , namun tidak ada bukti dokumentasinya baik berupa foto atsu vidio.
Hanya disampaikan dua ekor sapi tersebut senilai Rp 50 juta rupiah.Jadi total kerugian tiga ekor sapi milik warga mencapai Rp 80 juta rupiah.
Baca Juga: Ponpes Al Ubaidah Jadi Tuan Rumah Penutupan Safari Ramadan 1447 H/2026 M Pemkab Nganjuk
Pejabat di Pemkab Nganjuk Baru Tahu Setelah Dikirimi Video dari Warga
Ironisnya, musibah yang sudah mendera dan terjadi di banyak di desa di Kabupaten Nganjuk tersebut, tidak dianggap serius oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan, pejabat perwewenang terhadap kesehatan peternakan di Kabupaten Nganjuk mengaku baru mengetahui, setelah ada video.
Dari keterangan Kasi Kesehatan Hewan ,drh, Neneng Susanti mengaku mengetahui kejadian ada satu ekor sapi mati di Desa Rowoharjo diketahuinya dari kiriman vidio.
” Saya dapat kiriman vidio itu tadi siang dari pak kadis. Akhirnya saya memerintahkan petugas di wilayah prambon untuk mrngcroscek kebenaran informasi tersebut,” terangnya.
Ada Anggaran BTT Rp. 40 Milyar, Bupati Nganjuk Belum Anggarkan Penanganan Virus PMK
Berbeda dengan beberapa daerah di Jawa Timur, yang sudah menganggarkan biaya pengobatan dan antisipasi terhadap berkembangbiaknya virus PMK, di Kabupaen Nganjuk belum dianggarkan. Misalnya, di Kab NGawi, yang mengalokasikan anggaran Rp. 6 Milyar dari Biaya Tak Terduga (BTT ) atau biaya alokasi bencana.
Baca Juga: Apa Hak Korban Penganiayaan Di Bawah Umur ? Begini Tanggapan Aktifis Sosial Tanti Niswatin ......
Sumber Memo di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa belum tersedianya akses anggaran untuk pengobatan sapi sapi yang terserang virus PMK akibat proses administrasi yang hasrus diakukan oleh Pemkab Nganjuk ke Kemendagri.
” Dengan kondisi yang ada di Pemkab Nganjuk, dimana belum ada pejabat Bupati devinitif, semua harus dikoordinasikan melalui instansi terkait di pemerintah pusat.” kata sumber itu yang enggan disebut namanya. Pihak sekretariat di Pemkab Nganjuk, juga terlalu berhati hati, untuk menganggarkan melalui pos anggaran BTT.
Diketahui anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) di Pemkab Nganjuk diperkirakan sebesar Rp. 40 Milyar. Anggaran sebesar itu, belum dikeluarkan, mengingat, selama tahun anggaran berjalan ini, belum ada kejadian dan musibah yang dikategorikan bencana.
Meski begitu, beberapa pihak dan pejabat di Nganjuk, mengaku bahwa PMK sebagai bencana nasional akibat wabah yang men menyerang ke peternakan milik petani dan peternak, khususnya sapi. ” Memang, PK ini sudah bisa dijadikan alasan untuk menganggarkan pengobatan untuk sapi sapi yang terserang PMK,” kata sumber tersebut.
