MEMO.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menolak bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika pertemuan tersebut hanya bertujuan untuk menyerang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi bagian dari konflik antara PBNU dan PKB. Namun, ia siap menerima PBNU jika tujuannya adalah untuk mencari solusi damai.
Ma’ruf Amin Siap Bantu PBNU Cari Jalan Damai
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika pertemuan tersebut hanya bertujuan untuk mencari senjata dalam menghantam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini disampaikan oleh Wapres sebagai respons atas rencana PBNU yang ingin meminta penjelasan darinya terkait konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Ma’ruf Amin menekankan bahwa dirinya akan menolak jika pertemuan dengan PBNU hanya untuk mencari alasan menyerang PKB. Ia menolak menjadi bagian dari konflik antara PBNU dan PKB.
“Kalau hanya untuk mencari senjata untuk menghantam yang lain, dan meminta keterangan dari saya untuk digunakan sebagai peluru menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu sama saja seperti memberi bahan bakar untuk menambah konflik,” ujar Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, pada Rabu (7/8/2024).
Namun demikian, Wapres menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan PBNU jika tujuannya adalah untuk mencari jalan damai atas permasalahan dengan PKB. Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa dirinya adalah salah satu pendiri PKB dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura pertama serta mantan Rais Aam PBNU.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
“Jika tujuan mereka adalah untuk meminta saya membantu mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia,” tambahnya. “Karena mendamaikan itu adalah perintah agama, dan saya juga terlibat dalam pendirian PKB dulu, bahkan sebagai ketua Dewan Syura pertama sebelum Gus Dur.”
Sebelumnya, Rois Syuriyah PBNU sekaligus anggota Tim Panel PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa Ma’ruf Amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. “Insya Allah nanti kami akan mendatangi beliau, bukan memanggil, karena beliau adalah pendiri PKB,” ujar Cholil dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senin (5/8/2024).
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
Cholil menjelaskan bahwa PBNU memberikan perlakuan berbeda kepada kader muda dan senior seperti Ma’ruf. Jika kader muda dipanggil untuk datang ke kantor PBNU, tim panel PBNU akan mendatangi tokoh-tokoh senior untuk meminta keterangan. “Untuk yang tua, kami akan mendatangi mereka, termasuk Kiai Ma’ruf Amin, untuk mendapatkan informasi yang cukup,” jelasnya.
Cholil menambahkan bahwa tim panel PBNU akan meminta keterangan dari Ma’ruf setelah selesai memanggil kader-kader muda. Misalnya, pada Senin lalu, PBNU memanggil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid meskipun panggilan tersebut tidak dipenuhi.
Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024. Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus. Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.
Konflik PBNU-PKB: Peran Ma’ruf Amin dalam Pendirian PKB
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima pertemuan dengan PBNU jika tujuannya hanya untuk menyerang PKB. Ia menekankan bahwa memberikan informasi yang hanya akan digunakan untuk memperburuk konflik bukanlah sesuatu yang ia setujui. Sebaliknya, Ma’ruf Amin membuka pintu bagi PBNU jika niatnya adalah untuk mencari solusi damai.
Ma’ruf Amin mengingatkan peranannya dalam pendirian PKB dan posisinya sebagai mantan Rais Aam PBNU. Ia menyatakan kesediaannya untuk membantu mendamaikan konflik dengan tulus dan ikhlas. Menurutnya, mendamaikan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, terutama karena ia memiliki sejarah panjang dengan kedua organisasi tersebut.
Tim panel PBNU menyadari pentingnya peran Ma’ruf Amin dan merencanakan untuk meminta keterangannya setelah mendatangi kader-kader muda. Konflik ini bermula dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024 yang dinilai sarat kepentingan pribadi. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
