Di sisi lain, perlu dipahami bahwa fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah bukan tanpa alasan. Mobil dinas, rumah jabatan, dan sarana pendukung lainnya disediakan untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja. Jika penggunaan simbol efisiensi justru berpotensi menghambat kinerja pelayanan publik, maka esensinya patut dipertanyakan.
Berangkat ke kantor dengan sepeda atau becak bukanlah masalah, selama dilakukan secara proporsional. Misalnya dalam momen tertentu sebagai simbol kampanye gaya hidup sehat atau kepedulian sosial. Namun jika dilakukan secara rutin dan dipertontonkan secara berlebihan, maka publik wajar menilai hal itu sebagai bagian dari pencitraan.
Baca Juga: KA Dhoho Vs Truk Pasir: Tabrakan Keras Gegerkan Warga Gedog Blitar
Yang lebih penting dari semua itu adalah realisasi janji politik. Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan bahkan jika 40 persen saja terealisasi dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesungguhan.
Kota Blitar tidak membutuhkan pemimpin yang berlomba menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja dalam senyap namun terasa dampaknya. Bukan yang sibuk membangun citra, tetapi yang fokus membangun kota.
Baca Juga: Instruksi Megawati Ditegaskan di Blitar, Kader Diminta Turun Langsung Rangkul Generasi Muda
Ketidakharmonisan yang tersirat di antara dua pucuk pimpinan ini pun menjadi catatan tersendiri. Publik tentu berharap keduanya dapat kembali berjalan seiring, meninggalkan ego dan panggung masing-masing, demi satu tujuan: pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, tetapi bagaimana mampu menyelesaikan persoalan nyata di belakang layar.
Baca Juga: Terbongkar! “Kenyamanan Khusus” di Lapas Blitar Dijual Rp60 Juta, Siapa Bermain?
Sudah saatnya energi difokuskan bukan untuk saling mengungguli dalam pencitraan, melainkan untuk berkolaborasi membangun Kota Blitar yang bermartabat, berdaulat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.**
