Ronny juga menyoroti bahwa besarnya utang ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-program besar, seperti janji-janji Prabowo. Dengan sekitar 60% anggaran belanja APBN yang terpakai untuk biaya rutin dan operasional, hanya 40% sisanya yang dapat digunakan untuk program-program prioritas. Namun demikian, pengeluaran untuk membayar bunga utang juga harus dipertimbangkan.
Dampak dan Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah
Ronny mengemukakan bahwa Prabowo memiliki pilihan terbatas untuk mengatasi masalah ini. Pertama, adalah dengan menekan pengeluaran rutin, yang mungkin sulit dilakukan tanpa mengubah kebijakan yang signifikan. Kedua, adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, tetapi ini juga merupakan tantangan besar dalam situasi ekonomi yang sulit. Ketiga, adalah dengan meningkatkan pemasukan dari utang baru, namun ini juga akan membawa risiko besar terhadap APBN di masa mendatang.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun di tahun 2025 akan menjadi ujian berat bagi APBN. Dalam kondisi fiskal yang sudah terbebani, pemerintah kemungkinan akan kembali mengandalkan penerimaan pajak untuk menutupi defisit yang semakin melebar.
Dalam perspektifnya, Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan agar pemerintah baru tetap hati-hati dalam mengelola utang baru. Penambahan utang yang tidak terkendali dapat membatasi ruang fiskal dan mempersulit pelaksanaan program-program pembangunan yang diperlukan.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Dengan demikian, utang jatuh tempo yang signifikan ini memerlukan strategi yang matang dari pemerintahan baru untuk mengelola anggaran dengan efektif, meminimalkan risiko, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Utang Jatuh Tempo Rp800 Triliun: Tantangan Besar bagi Pemerintahan Prabowo
Dalam menghadapi utang jatuh tempo yang besar ini, Prabowo Subianto harus mempertimbangkan dengan matang strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Pilihan yang tersedia, seperti menekan pengeluaran rutin atau meningkatkan pendapatan negara, tidak datang tanpa risiko. Selain itu, kebijakan untuk mengandalkan utang baru sebagai sumber pendanaan harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak membebani fiskal di masa mendatang.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
