Disampaikan juga oleh Trubus bahwa serapan anggaran uang kompensasi untuk seluruh wilayah Nganjuk total setiap bulanya mencapai Rp 500 juta. ” Dana itu sangat besar dan kami sudah tidak sanggup meneruskan membayar kewarga. Ini bagi kami sangat berat,” imbuhnya.
Sementara proyek nasional ini ada batas waktunua. Progres pekerjaan harus bisa 100% di tahun 2019. ” Makanya kita butuh percepatan,” tandasnya juga.
Baca Juga: KPK Selidiki Asal Muasal Uang Setoran Belasan Kepala Dinas Untuk Bupati Tulungagung
Dengan hasil musyawarah tersebut ragam tanggapan muncul dari warga. Pihak warga terdampak ngotot soal kekuatan hukum surat perjanjian bermatri 6000 yang ditandatangani keduabelah pihak (warga terdampak dan PT RBC ).
Besaran uang kompensasi yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut sebesar Rp 25 juta dan dibayar perbulan setiap tanggal 15. ” Kontraktor sudah bayar kompensasi kepada warga sebanyak 7 kali. Tapi pembayaranya tidak tepat waktu seperti yang tertuang dalam surat perjanjian,” terang Mariana usai rapat bersama PT RBC.
Menurut Mariana juga dengan hasil rapat ini jelas keputusan sepihak. ” Penghentian uang kompensasi dari PT RBC adalah keputusan sepihak dan jelas sudah melanggar perjanjian,” katanya juga.
Sementara itu dikatakan Moh.Iskhaq selaku Subkon PT RBC siap menerima tuntutan hukum dari warga terdampak. ” Kalau warga tidak puas dengan hasil musyawarah ini silahkan tempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati hukum,” tegasnya.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Kades Pojok Wates Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
Sekedar diketahui dalam rapat tersrbut dihadiri jajaran Muspika Tanjunganom dan perwakilan warga dari lima dusun yaitu dusun Kedongregol, Pojok, Ngrajek, Putatmalang dan Tambakrejo.(adi)
