Blitar, memo.co.id
Meski sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polres Blitar, rencana demo besar-besaran gembos di tengah jalan. Empat organisasi desa Kabupaten Blitar, berencana menggelar aksi dengan membawa sedikitnya lima ribu massa dari unsur kepala desa, sekretaris desa, perangkat dan dan BPD. Batalnya aksi tersebut, karena mereka dijanjikan tuntutanya akan di penuhi di anggaran perubahan tahun 2027 mendatang.
Pembatalan aksi menyisakan persoalan. Sejumlah kepala desa mempertanyakan keputusan tersebut karena dinilai tidak melalui musyawarah bersama anggota. Lebih jauh, tuntutan ADD Rp144 miliar yang menjadi alasan pembatalan ternyata masih bertumpu pada kesepakatan lisan.
Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menyatakan tuntutan penambahan ADD untuk 240 desa telah disetujui Bupati Blitar Rijanto dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
Namun, belum ada dokumen tertulis yang memastikan komitmen tersebut.
“Kesepakatannya memang baru secara lisan. Namun, tuntutan penambahan ADD Rp144 miliar sudah disetujui,” kata Rudi melalui telepon, Selasa malam (20/10/2026).
Skema yang disampaikan, ADD reguler dari Rp131 miliar ditambah Rp5 miliar menjadi Rp136 miliar. Kekurangan Rp8 miliar akan diupayakan melalui APBD Perubahan 2027.
Artinya, sebagian tuntutan masih menunggu penganggaran perubahan. Persetujuan lisan belum bisa disamakan dengan kepastian anggaran yang telah ditetapkan.
Keputusan membatalkan aksi juga menuai keberatan. Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, atau Bagas Karangsono, menyayangkan pembatalan yang disebut tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota.
“Kami menyayangkan jika pembatalan aksi dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan anggota. Ini perjuangan bersama, sehingga keputusan penting seperti ini seharusnya dibicarakan bersama,” ujarnya.
Empat organisasi yang sebelumnya mengonsolidasikan aksi adalah PKDI, ABPEDNAS, FORSEKDESI, dan PPDI. Mereka memperjuangkan penambahan ADD untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kini, persoalannya bukan sekadar demo yang batal. Apakah janji penambahan ADD benar-benar masuk dalam dokumen anggaran, atau perjuangan ribuan perangkat desa kembali berhenti pada kesepakatan lisan?
Realisasi komitmen Rp144 miliar menjadi ujian bagi Pemkab Blitar. Sementara itu, transparansi proses pembatalan aksi juga menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan organisasi desa.
