JAKARTA, MEMO
– KoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)endapat dorongan kuat dari pakar hukum untuk segera menelusuri dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proyek ambisius KeKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)yang kini dikenal sebagai Kereta Whoosh. Permintaan ini menguat setelah mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, sebelumnya mengungkap adanya disparitas biaya yang fantastis.
Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda, mendorong KPK untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelidikan ini. Langkah ini dinilai krusial untuk menentukan secara pasti besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
“Perlu melibatkan BPK. Harus dilakukan penyelidikan untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara secara pasti,” ujar Chairul Huda, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Misteri Sosok Guru Dalam Skandal Manipulasi Naskah Ujian Dan Sistem CAT
Kenaikan Biaya Tiga Kali Lipat yang Mencurigakan
Isu dugaan mark-up ini mencuat setelah Mahfud Md, melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, menyoroti perbedaan mencolok antara biaya yang dianggarkan di Indonesia dengan biaya standar di Tiongkok.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya kisaran 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Baca Juga: Jejak Kasus Korupsi Kuota Haji Berujung Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Ia mempertanyakan kemana larinya selisih anggaran tersebut, menekankan bahwa mark-up sebesar itu harus diteliti secara mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Penyelidikan KPK dan Dukungan dari Publik
Menanggapi desakan publik dan informasi dari Mahfud Md, KPK menunjukkan respons cepat dan serius. Sejak 16 Oktober 2025, KPK telah mengimbau Mahfud Md untuk membuat laporan resmi, dan pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan.
Puncak dari perkembangan ini terjadi pada 27 Oktober 2025, ketika KPK secara resmi mengumumkan bahwa dugaan korupsi terkait proyek Kereta Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
Chairul Huda mendukung langkah KPK untuk menelusuri rantai pertanggungjawaban setelah kerugian negara dipastikan, bahkan ia menyebutkan pentingnya menelusuri keterlibatan mantan Presiden Jokowi terkait tahapan pengadaan proyek yang digarap dengan utang dari Tiongkok itu.
Keterbukaan KPK dan dorongan dari pakar hukum ini mengirimkan pesan optimis bagi masyarakat: Proyek strategis nasional, sekakakap dan sebesar apapun, harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tertinggi. Penegakan hukum bertekad menjamin setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien dan transparan.
