“Kami tidak melakukan perlawanan formil. Kami akan menanggapi dalam pembuktian, termasuk saksi dan alat bukti lainnya,” ungkap Budiarjo.
Ia menambahkan, pihaknya ingin menguji kebenaran dakwaan, terutama terkait pasal pemerasan. Menurut Budiarjo, status kliennya sebagai pihak swasta membuat unsur “penyelenggara negara” dalam pasal tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau pemerasan, unsur penyelenggara negara tidak ada karena klien kami swasta murni. Kalau dikaitkan dengan turut serta, itu harus dibuktikan KPK,” jelasnya.
Agenda Sidang Selanjutnya
Terkait dakwaan gratifikasi, Budiarjo memastikan pihaknya akan memberikan bukti-bukti apakah aliran dana tersebut memang benar gratifikasi atau hanya pembayaran pekerjaan proyek yang sah. Sementara itu, hakim ketua Ernawati Anwar memutuskan untuk membagi agenda sidang pekan depan.
Sidang untuk terdakwa Maidi dan Rochim Ruhdiyanto akan difokuskan pada tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi. Adapun perkara Thariq Megah akan diagendakan untuk mendengarkan jawaban JPU atas perlawanan hukum yang telah diajukan.
