Ini bukan hanya tentang menangkap, menyimpan, dan menjual karbon, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Penerapan CCS masih memiliki banyak ketidakpastian, terutama terkait dengan biaya penangkapan dan kompresi CO2. Selain tantangan teknis dan ekonomi, juga ada aspek-aspek lain seperti keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami berharap mendapatkan masukan berharga dari para pelaku bisnis untuk mengantisipasi potensi dampak yang mungkin timbul,” ungkapnya.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Untuk mengatasi potensi dampak jangka panjang ini, Haruni berharap bahwa implementasi kegiatan CCS oleh industri hulu migas dapat diprioritaskan di kawasan hutan yang mengalami degradasi, daripada di kawasan hutan yang masih terjaga dengan baik.
“Meskipun industri minyak dan gas merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian, industri ini juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi karbon,” tandasnya.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Transformasi Energi Fosil Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Peran Inovasi dan Penerapan Teknologi Karbon di Indonesia
Dukungan pemerintah, regulasi baru, dan rencana peluncuran Bursa Karbon oleh OJK menandai langkah-langkah signifikan dalam mendorong implementasi CCS dan CCUS di Indonesia. Namun, masukan dari pelaku bisnis sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian terkait biaya dan dampak jangka panjang.
Melalui upaya kolaboratif ini, industri hulu migas diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Transformasi menuju masa depan berkelanjutan telah dimulai, dengan energi baru yang membara di horison Indonesia.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
