Dalam debat capres, Prabowo Subianto tak menjawab pertanyaan krusial terkait kasus penghilangan paksa tahun 1998. Pertanyaan Ganjar Pranowo mengenai pengadilan HAM Ad Hoc dan keberadaan korban tak mendapat respons tegas. Simak debat dan respons Prabowo terhadap isu kontroversial ini.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Debat Capres: Prabowo Tak Respons Tegas Soal Kasus Penghilangan Paksa 1998
Dalam debat perdana calon presiden, Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo Subianto tentang makam 13 korban penghilangan paksa pada tahun 1998. Pranowo juga menyinggung 12 kasus pelanggaran HAM berat dari tahun 1965 hingga 1998.
Pranowo menyebut bahwa DPR telah memberikan empat rekomendasi kepada presiden pada tahun 2009 terkait penanganan kasus-kasus tersebut. Salah satunya adalah membentuk pengadilan HAM Ad Hoc dan menemukan keberadaan 13 korban penghilangan paksa.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Ia kemudian menanyakan apakah Prabowo akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan apakah bisa menemukan makam para korban agar bisa didoakan.
Prabowo menjawab bahwa isu tersebut sedang ditangani oleh Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Prabowo menganggap pertanyaan tersebut sudah dijawab berkali-kali dan menyatakan bahwa isu HAM selalu muncul saat elektabilitasnya meningkat. Ia menyarankan agar Ganjar bertanya kepada Kapolda Metro Jaya terkait jumlah orang yang hilang di Jakarta tahun ini.
Komitmen Prabowo dalam Menyelesaikan Isu Pelanggaran HAM Kontroversial
Ganjar menilai Prabowo memiliki ketegasan yang luar biasa, namun dalam jawabannya tidak terlihat kejelasan.
