Tuntutannya jelas: Uang Pemda harus tetap bertahan di bank daerah. Jika bank daerah dinilai kurang bagus, Pemda harus memperbaikinya. Ini penting agar bank-bank daerah memiliki modal yang cukup untuk menyalurkan pinjaman kepada pengusaha dan pelaku usaha lokal.
Syarat Wajib Kenaikan Dana Transfer: Perbaiki Integritas!
Menkeu mengakui adanya tuntutan dari para Gubernur untuk menaikkan alokasi TKD. Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa kenaikan ini terhalang oleh masalah kredibilitas di daerah.
“Pemimpin di atas [Presiden] masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan di daerah,” ungkap Menkeu.
Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Menkeu mengingatkan bahwa hampir semua Pemda masih berada di zona merah rentan korupsi, dengan kasus-kasus mulai dari suap hingga jual beli jabatan.
Baca Juga: Sah!! Ahmad Baharuddin Wabup Resmi Dapat SK PLT Bupati Tulungagung
Tenggat Waktu dan Tuntutan Bukti:
Menkeu memberikan tenggat waktu yang singkat bagi para kepala daerah untuk membuktikan perbaikan:
Baca Juga: Syawalan 1447 H di Ponpes Wali Barokah, Dandim 0809/Kediri Pesankan Ini
“Perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa.”
Jika serapan bagus dan penyelewengan berkurang, Menkeu berjanji akan memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan kenaikan dana TKD. Namun, jika tidak ada perbaikan, ia tidak akan bisa membela kenaikan anggaran tersebut di tingkat pusat.
Peringatan ini menjadi penutup dengan pesan tegas: “Jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang membangunnya butuh waktu lama.”
