” Pandangan umum fraksi bertujuan untuk memberikan ruang strategis kepada setiap kelompok partai politik di lembaga legislatif dalam menanggapi, mengkaji dan memperdalam substansi randangan peraturan daerah ( Raperda) atau kebijakan yang diusulkan pemerintah,” ujar Tatit Heru Tjahjono.
Untuk diketahui , dari pandangan umum ke tujuh fraksi fraksi tersebut, fraksi PDIP lebih menekankan lima poin. Diantaranya optimalisasi pendapatan daerah, efektifitas dan kualitas belanja daerah, pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA), peningkatan kwalitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
” Untuk mencapai itu tentunya harus dibarengi upaya real diantaranya meningkatkan pendapatan di sektor pajak daerah, retrebusi daerah,pengelolaan aset daerah dan peningkatan ekonomi lokal yang belum tergarap secara maksimal,” tutur Ketua Fraksi PDIP, Drs.H Gondo Hariyono,M.Si.
Harapannya masih kata Gondo Hariyono kalau pemerintah daerah sudah mampu mengelola keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah dengan sendirinya tidak akan menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat.
” Ketika ada penghematan atau pengurangan dana transfer dari pusat hal ini tidak akan jadi problem besar bagi daerah yang sudah mampu mengelola dan mengoptimalisasi pendapatan keuangan daerahnya sendiri dengan harapan pembangunan tetap jalan,” pungkasnya. ( Adi/ADV)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
