Tulunggung, Memo.co.id
Sabtu, 2 Desember 2025 menjadi hari yang tak akan mudah dilupakan oleh warga Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Lebih dari seribu massa yang tergabung dalam Tulungagung 212 bergerak dalam satu iringan menuju kantor PT HK Gala, selaku penyedia jasa konstruksi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di wilayah setempat.Rombongan yang didominasi pengendara roda dua disertai truk, pikap, hingga roda tiga berangkat dari desa menuju kantor PT HK Gala secara tertib.
Baca Juga: Renovasi Istana Gebang Rampung, Diresmikan Langsung Megawati
Sepanjang perjalanan, massa tetap menghormati pengguna jalan lain meski jumlah mereka membludak.Aksi damai ini disebut sebagai “panggilan hati” warga Ngrejo setelah menunggu kepastian tindak lanjut dari petisi yang telah disampaikan sehari sebelumnya melalui Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos.
Massa Minta PT HK dan Kementerian Turun Langsung ke LapanganSalah satu perwakilan PT HK Gala menyampaikan jawaban petisi dan menunjukkan bukti tanda tangan warga yang menjadi dasar tuntutan. Namun hal itu belum memuaskan masyarakat.Ketua Tulungagung 212, dalam orasinya, menegaskan bahwa warga tidak ingin jawaban sebatas konsep.
Baca Juga: Uji Mental dan Tanggung Jawab, Ratusan Calon Warga PSHT Blitar Jalani Prosesi Tes Jago
“Kami ingin PT HK dan Kementerian PUPR turun langsung ke lokasi. Jangan hanya berandai-andai, karena kondisi di lapangan semakin memprihatinkan,” tegas salah satu ketua Tulungagung 212 di depan ribuan massa.
Tokoh masyarakat Desa Ngrejo menambahkan bahwa persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kejelasan.“Kami tidak butuh janji. Kami butuh bukti. Warga sudah cukup sabar melihat kondisi yang membahayakan,” ujarnya lantang.
Baca Juga: Program MBG dan KDMP Diprotes, Warga Blitar Siapkan Aksi Kain Putih 100 Meter
Tuntutan Ultimatum: 7 Hari atau Warga Akan Kembali dengan Massa Lebih BesarKoordinator lapangan (Korlap) Aksi 212 Korwil Selatan, Roni, menyampaikan bahwa pihaknya memberi waktu tujuh hari kepada PT HK Gala maupun Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti tuntutan melalui pakta integritas.
“Kami minta dibuatkan pakta integritas berisi kesanggupan pembangunan. Jika dalam tujuh hari tidak ada kegiatan atau respon, massa Ngrejo 212 akan datang lagi dengan jumlah lebih besar. Dan kami tidak akan meninggalkan kantor PT HK Gala sebelum ada keputusan,” tegas Roni.
PPK Pusat PUPR: “Kami Bertanggung Jawab”Perwakilan dari PPK Kementerian PUPR pusat, Budi Yana, menyatakan komitmennya menangani persoalan itu.“Kami akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini bersama pihak PT HK. Kami tidak akan lepas tangan,” ujarnya di hadapan warga
.Sementara itu, perwakilan PT HK Gala, Adhi, menyebut bahwa pihaknya siap bersinergi dengan kementerian untuk menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.Warga Khawatir Kondisi Semakin Berbahaya di Musim HujanSejumlah warga yang hadir berharap proses penanganan dilakukan cepat mengingat intensitas hujan tinggi yang meningkatkan risiko bagi permukiman warga.
“Setiap hari hujan. Longsoran makin dekat ke rumah-rumah. Tolong segera ditangani. Kami takut ada korban,” ungkap salah satu warga Ngrejo.
Aksi berjalan damai, tertib, dan tanpa insiden. Namun tekanan publik kali ini jelas: warga Ngrejo tidak ingin persoalan JLS dibiarkan mengambang lebih lama.**
