KEDIRI,MEMO- Reses DPRD Provinsi Jawa Timur masa Persidangan II Tahun 2025-2026 digelar oleh M Hadi Setiawan, anggota komisi B yang membidangi Perekonomian.
M Hadi menemui konstituennya di wilayah daerah pemilihannya, (Dapil 8) meliputi wilayah Kediri Raya , Kabupaten dan Kota Kediri.
Kali ini , dirinya hadir di tengah- tengah warga Kota Kediri berlangsung di Kantor DPD Golkar Kota Kediri, Rabu malam, (11/2/2026).
“Tugas saya di sini mendengar, melihat,dan mengerjakan apa yang menjadi keluhan bapak ibuk,”ucap M.Hadi Setiawan.
Maka itu, Pria akrab disapa Cak Hadi ini mempersilakan audiens untuk menanyakan kepadanya apa saja yang menjadi permasalahan.
Salah satunya Slamet, (60) warga Kecamatan Kota, yang menyinggung pola Jaminan Kesehatan Nasional,(JKN), hingga Rumah Sakit di Kota Kediri yang menolak menerima pasien BPJS.
“Ini pemerintah kebijakannya sangat membingungkan. Padahal tahunya masyarakat saat sakit berobat ke RS dan dilayani bahkan bisa diberikan fasilitas kemudahan,”ujarnya.
Atas pertanyaan tersebut, M.Hadi menjawabnya agar masyarakat bersabar dengan kebijakan BPJS.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian keuangan sedang melakukan efisiensi anggaran yang berimbas kepada tata kelola anggaran di JKN.
“Saya yakin situasi ini akan berakhir pada tahun 2027 mendatang,”tuturnya.
Sempat M Hadi berpesan JKN hanya dijamin dengan anggaran terbatas, maka akan diteruskan aspirasi Pak Slamet yang melontarkan kritik kepada pemerintah melalui M Hadi sebagai wakilnya di gedung dewan provinsi Jawa Timur.
Sementara, Sudjono Teguh Widjaja, Ketua DPD Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Kediri menambahkan bila warga Kota Kediri yang memegang Kartu Tanda Penduduk, (KTP), setempat otomatis mendapatkan layanan gratis yang masih bertahan dari sumber keuangan Dana Bagi Hasil Cukai,(DBHCHT).
“Selama ini ketentuan faskes 1 bagi warga yang ber KTP Kota Kediri masih normal karena ada DBHCT,”tandasnya.
Sementara Cak Hadi juga mendengarkan keluhan warga yang hadir berkaitan dengan sering ditemukannya kebijakan yang berasal dari visi misi Kota Kediri dengan pembantunya di SatuSatuan Kerja Pemerintah DaerahPD).
“Hal itu wajar, karena tidak semua kepala dinas bisa langsung memahami visi misi Walikota baru. Bahkan kalau saya Walikotanya akan saya ganti semua kepala dinas tersebut,”ujar M Hadi sembari tertawa seru.(Hamzah)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
