Blitar, memo.co.id
Kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin, kembali menuai sorotan tajam. Dalam upayanya menjaga stabilitas keuangan daerah, ia berencana melakukan rasionalisasi terhadap pegawai PTL dan pemangkasan sejumlah pos anggaran, termasuk yang paling sensitif: jasa pelayanan para dokter dan tenaga medis RSUD Mardi Waluyo.
Langkah ini diambil karena kondisi keuangan APBD Kota Blitar yang disebut Mas Ibin kini hanya tersisa sekitar Rp800 miliar, termasuk untuk kebutuhan belanja rutin dan gaji ASN.
“Kondisi sekarang siapapun walikotanya akan kesulitan untuk mengelola anggaran. Karena pembangunan tetap harus berjalan, sementara anggarannya terbatas sekali,” ujar Mas Ibin saat ditemui usai takziah di Kepanjenkidul, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Demi Pacar, Wanita Blitar Selundupkan 600 Pil Dobel L di Organ Intim ke Lapas
Menurutnya, kebijakan ini bukan tanpa alasan. Mas Ibin menegaskan, efisiensi harus dilakukan di seluruh lini agar program pembangunan tidak terhenti.
“Tetap kami lakukan evaluasi anggaran dan pemangkasan di berbagai sektor. Termasuk, jasa pelayanan dokter seperti apa, ya kalau diperlukan terpaksa kita pangkas juga,” jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Blitar Pimpin Upacara Ziarah Nasional di Makam Bung Karno
Namun, rencana pemangkasan jasa pelayanan medis (JM) ini langsung menimbulkan reaksi keras dari kalangan dokter dan perawat RSUD Mardi Waluyo. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berisiko dan bisa memicu gejolak internal di tubuh rumah sakit daerah.
Salah satu dokter yang enggan disebut namanya mengingatkan agar wali kota lebih bijak dalam mengambil keputusan.
