Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola belanja anggaran selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penyerapan anggaran yang terkesan terburu-buru menjadi fokus utama, dengan keterlibatan aparat penegak hukum hingga pengawasan vaksinasi.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Bagaimana Menteri Keuangan memastikan integritas proses tersebut? Temukan wawancara lengkapnya dan pengungkapan keputusan krusial melalui platform virtual.
Pandangan Mendalam Menteri Keuangan Terhadap Tantangan Penyerapan Anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti tantangan dalam mengelola belanja anggaran saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dari tahun 2020 hingga awal 2022. Menurutnya, pada masa pandemi, penyerapan anggaran pemerintah terlihat seperti dilakukan dengan terburu-buru, yang sebagian besar dapat dimaklumi mengingat situasi yang sangat mendesak pada waktu itu.
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam merancang program-program di tengah pandemi, pemerintah selalu melibatkan aparat penegak hukum, kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contohnya, seperti dalam pengadaan vaksin saat itu. Sri Mulyani menekankan pentingnya menentukan jumlah vaksin yang harus diadakan, penetapan harga yang wajar, dan upaya untuk mengamankan pasokan vaksin, meskipun pada saat itu vaksin masih dalam proses pengembangan.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Semua langkah ini dilakukan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan akses terhadap vaksin.
Strategi Sri Mulyani: Transparansi dan Integritas dalam Penanganan Anggaran Pandemi
Meskipun demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyerapan anggaran dilakukan dengan integritas, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Apalagi, selama pandemi, setiap tahapan pengambilan keputusan direkam dengan baik.
