Sebelumnya, MK memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon sepenuhnya,” ungkap Suhartoyo saat membacakan putusan dengan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Dengan dimasukkannya putusan ini ke dalam Omnibus Law, DPR diharapkan dapat segera merumuskan regulasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi politik masyarakat.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
