Lurah Tak Dijatuhi Sanksi, Ini Alasannya
Menariknya, meski kasus terus berulang, Eri memutuskan tidak mencopot Lurah Kalijudan.
Alasannya sederhana. Sang lurah dinilai sudah bergerak cepat, memanggil pihak terkait, turun langsung ke lapangan, hingga melaporkan temuan tersebut ke atasan meski akhirnya tak sanggup menuntaskan sendiri.
“lurah sudah memanggil dan turun” jadi pertimbangan utama Eri untuk tidak menjatuhkan sanksi, sekaligus memastikan uang pedagang tetap kembali utuh.
Bandingkan dengan kasus SWK Tambak Wedi beberapa waktu lalu. Di sana, Lurah Tambak Wedi, Muchamad Yusufian, yang baru sembilan bulan menjabat, harus dicopot karena dinilai lalai mengawasi praktik serupa hingga pedagang ditarik dana sampai Rp4 juta.
Rombak Total, Pengelolaan Ditarik ke Pemkot
Karena kasusnya terus berulang di beberapa titik, mulai dari Tambak Wedi, Kalijudan, sampai kini merambah ke SWK Tandes, Pemkot Surabaya akhirnya mengambil langkah lebih besar.
Bukan cuma soal kembalikan uang, tapi rombak sistem dari akarnya.
Pengelolaan seluruh SWK yang selama ini kerap melibatkan paguyuban, kini ditarik penuh dan dikembalikan sepenuhnya ke tangan Pemerintah Kota lewat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag).
Langkah ini sekaligus jadi penegasan bahwa tidak ada pihak mana pun, termasuk paguyuban pedagang, yang boleh memanfaatkan celah untuk menarik pungutan di luar ketentuan resmi.
Eri pun mengajak warga tak ragu melapor bila menemukan indikasi pungli serupa di fasilitas milik Pemkot lainnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
