Ia menambahkan bahwa laju kenaikan piutang PBB-P2 per tahun sekitar 28 persen, sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur untuk menuntaskannya. Karena itu, berbagai inovasi dan terobosan baru mulai dijalankan.
“Laju kenaikan Piutang meningkat sekitar 28 persen ini harus segera kita tuntaskan bersama. Makanya kita cari terobosan-terobosan terbaru untuk mengatasi bersama, termasuk untuk menggenjot penerimaan daerah supaya dapat digunakan sebagai sumber dana pembangunan,” katanya.
Baca Juga: Jatmiko Pastikan Jaga Jarak dari Kekuasaan: “Saya Tidak Manfaatkan Posisi Keluarga”
Program Petang Berkesan, lahir dari hasil musyawarah bersama IKOMAT, Perwakilan pemerintah desa/kelurahan, Inspektorat, Satpol PP dan Kejaksaan pada tahun 2023, untuk menentukan format penanganan penagihan piutang PBB-P2 paling efektif, dan sampai sekarang terus mengalami penyempurnaan agar menghasilkan output yang lebih optimal.
“Pada tahun 2025 ini kita ada inovasi. Sebelum melaksanakan desk, kita lakukan sampling ke desa-desa, dan dijumpai banyak faktor yang menyebabkan piutang PBB-P2 tersebut,” ungkap Roni.
Baca Juga: PKK Rejotangan Dorong Ketahanan Keluarga, Soroti Lonjakan Perceraian di Tulungagung
Setelah serangkaian sampling dan pemetaan persoalan, pelaksanaan desk mulai dilakukan dan menghasilkan dampak nyata di lapangan.
“Setelah kita laksanakan desk setelah sampling, alhamdulillah responnya sangat signifikan,” tutupnya.**
Baca Juga: Mantan Wabup Blitar Jadi Korban Penipuan, Terpidana Mulia Wiryanto jadi Buron
