Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
Home

Presiden Prabowo Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia, Langkah Besar untuk Ekonomi Nasional

Avatar
×

Presiden Prabowo Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia, Langkah Besar untuk Ekonomi Nasional

Sebarkan artikel ini

MEMO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia pada Rabu, 26 Februari 2025. Bank emas ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung hilirisasi industri dalam kerangka Asta Cita yang digagas oleh pemerintah.

“Siang ini, Presiden Prabowo akan meresmikan layanan bank emas pertama di Indonesia,” ujar Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, pada Rabu (26/2/2025).

Baca Juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Megawati Pertegas Semangat Merawat Warisan Bung Karno 

Yusuf menjelaskan bahwa pembentukan bank emas ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Inisiatif ini juga mendukung upaya hilirisasi yang menjadi salah satu tujuan utama dalam program Asta Cita pemerintah.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya sudah mengumumkan niat untuk meresmikan bank emas saat peluncuran kebijakan Devisa Hasil Ekspor pada 17 Februari 2025 di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia selama ini belum memiliki sistem penyimpanan emas yang memadai, padahal komoditas emas dari hasil tambang Indonesia banyak diekspor ke luar negeri.

Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres

“Selama ini kita tidak punya bank yang khusus menangani emas kita. Ini adalah langkah besar untuk mengubahnya,” ujar Presiden Prabowo saat itu, menegaskan pentingnya pembentukan bank emas di Indonesia.

Peluncuran bank emas ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi pengembangan sektor pertambangan dan ekonomi Indonesia, dengan menyediakan fasilitas penyimpanan emas yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor.

Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat