Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Pernyataan ini datang setelah Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan bahwa anggota DPR terkendala izin dari Ketua Umum partai politik masing-masing untuk meloloskan RUU tersebut.
RUU Perampasan Aset merupakan RUU yang sempat disinggung oleh Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Aktivis muda sekaligus praktisi hukum, Darsuli pun mendorong agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perampasan Aset.
Namun, Darsuli kecewa dengan DPR saat ini karena statement Bambang Pacul yang dinilainya jelas memberikan makna tersirat bahwa apapun yang dilakukan oleh DPR sejatinya bukan untuk menindaklanjuti keluhan rakyat, melainkan sebatas mengakomodir kepentingan para oligarki dan ketua umum partai mereka masing-masing.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Menurut Darsuli, apa yang dilakukan oleh Mahfud MD sudah sangat bagus. Ia yakin, mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan langkah Mahfud MD tentang berbagai hal, termasuk soal bongkar-bongkar skandal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun, dan juga soal desakan agar DPR memasukkan lagi RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas), hingga bisa disahkan.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset sudah berjalan di DPR.
“RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR,” kata Jokowi setelah meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).
