Orang nomor satu di Jatim itu berharap tahun mendatang seluruh pemda di Jatim sudah bergabung ke Jatim Bejo dan menyukseskan program belanja online dari UKM. Program Jatim Bejo ini, kata dia, seiring arahan Presiden yang ingin agar UMKM, UKM menemukan market place-nya.
“Dengan Jatim Bejo ini, APBD kabupaten/kota akan bisa diakses oleh para pelaku UKM dan UMKM. Baik itu e-katalog maupun toko daringnya,” ungkap Khofifah.
Namun, lanjut dia, masih ada kendala di Jatim Bejo. Yakni, hanya UMKM dan UKM yang telah memiliki badan hukum yang bisa bergabung. Sedangkan yang belum punya badan hukum, BPK masih belum menerima. Sehingga mereka harus menginduk ke pengepul yang skalanya lebih besar dan punya badan hukum.
