Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Daerah segera kembali ke jalur yang benar (on the track) dalam mencapai target kinerja, baik di sisi pendapatan maupun penyerapan anggaran melalui belanja daerah.
“Kita mendorong agar pengadaan barang dan jasa (PBJ) segera dioptimalkan. Berdasarkan data per 23 Oktober 2025, capaian agregat PBJ baru 67,6 persen. Kami minta agar ini segera dituntaskan sebelum akhir Oktober, agar tidak terjadi keterlambatan atau bahkan batal lelang di akhir tahun,” papar Totok.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat rakyat dan memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tetap mendukung pemerintahan Wali Kota Blitar, tapi dukungan itu juga berarti berani mengingatkan ketika ada yang tidak sesuai jalur. Kritik kami adalah bentuk kasih sayang, agar kinerja Pemkot Blitar tidak stagnan,” tutup Totok.
Seperti yang di beritakan kemarin, Pemkot Blitar melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes sebelumnya telah membantah adanya dana nganggur sebagaimana disampaikan DPRD.
“Seluruh dana, baik dari APBD, PAD, provinsi, maupun transfer pusat, penggunaannya sudah diatur sesuai program yang ditetapkan,” kata Widodo saat dikonfirmasi.**
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
