Blitar, Memo
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Blitar Iwan Dwi Winarno membantah tudingan Panca Gatra jika pihaknya terlibat mafia tanah di Dusun Banjarsari. Menurutnya, Dinas Perkim hanya mendukung program Pemerintah Pusat, yakni perhutanan sosial.
Iwan juga menjelaskan bahwa Dinas Perkim menjalankan program Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang ada. Dirinya juga mengatakan wilayah tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
“Ujungnya ada dua metode. Hunian rumah tinggal, fasilitas umum dan sosial akan menjadi sertifikat. Sedangkan tanah garapan menjadi hak pengelolaan perhutanan sosial selama 35 tahun dan bisa diperpanjang,” terang Iwan.
Ia juga menampik jika pihaknya tidak menjelaskan secara komprehensif kepada masyarakat, terkait konsep perhutanan sosial. Dalam hal ini, Dinas Perkim sebagai pemangku wilayah hanya memfasilitasi program Kementerian LHK, sesuai ketentuan dan regulasi yang ada.
“Sudah kami jelaskan semua. Terkait Surat Keputusan (SK) memang kolektif. Tapi, itu akan menjadi dasar untuk kami serahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Terkait SHM-nya, ya masing-masing,” tegasnya.
Terkait laporan Panca Gatra ke Polres Blitar, Iwan mengaku belum mendengarnya. Namun, dirinya memastikan bahwa Dinas Perkim telah bekerja sesuai regulasi dan mendukung program kerja Pemerintah Pusat.
“Saya baru kali ini dengar. Kalau soal tudingan mafia tanah, kami dari Dinas Perkim hanya mendukung program-program dari pemerintah pusat. Kami hanya menjadi fasilitator sesuai ketentuan yang ada, termasuk menyosialisasikan program perhutanan sosial kepada masyarakat,” tandasnya. (pra)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
