“Ini bisa menjadi shift capital, UMKM bisa memperbesar kapasitas usahanya, terutama UMKM yang memiliki inovasi bisnis yang baik,” imbuhnya.
Teten menjelaskan, saat ini ruang penyaluran kredit masih sangat terbuka. Sebab, masih terdapat 30 juta pelaku usaha mikro yang belum mengakses layanan pembiayaan formal dari total 57 juta pelaku Umi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Dari Dapur Rumah Raup Rupiah, Kisah Inspiratif Pengusaha Seblak di Papua Barat
Perinciannya, sebanyak 15 juta telah terlayani melalui keuangan formal seperti perbankan, gadai, group lending, BPR dan fintech. Kemudian sebanyak 5 juta melalui rentenir dan 7 juta melalui kerabat.
Eks Kepala Staf Kepresidenan ini menambahkan, saat ini produk pembiayaan di sektor UMKM sudah banyak, namun masih belum fokus, tidak terintegrasi dan menyasar objek yang sama.
Baca Juga: Ratusan Ribu UMKM Kantongi Sertifikasi SNI di Awal Tahun 2025
“10 tahun terkahir, postur UMKM tidak mengalami perubahan, masih didominasi usaha mikro dengan omzet Rp 2 miliar setahun angkanya 99,6%,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Teten berharap, nantinya dengan terbentuknya holding ultra mikro BUMN akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapat akses pendanaan dengan tingkat bunga yang kompetitif, pendampingan maupun pengembangan usaha.
Baca Juga: Jeritan Pedagang Kecil: Syarat KPR Terlalu Tinggi
