Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatakan Asmeta tidak boleh mengenakan jilbab di ruang sidang. Beberapa bulan setelah dia mengambil sumpah dan memasuki hukum sebagai pengacara magang, Dewan Pengacara Lille mengeluarkan aturan internalnya sendiri yang melarang tanda-tanda keyakinan politik, filosofis, dan agama untuk dikenakan di pengadilan.
Asmeta menentang aturan Dewan Lille, menyebutnya sebagai diskriminatif. Dia kalah dalam kasus di pengadilan banding pada 2020 dan mendorong masalah ini ke Pengadilan Kasasi.
Simbol dan pakaian agama dilarang untuk pegawai negeri di Prancis karena prinsip laïcité atau sekularisme atau pemisahan agama dari negara. Anggota parlemen dan politikus Prancis dalam beberapa tahun terakhir berusaha memperpanjang pembatasan mengenakan jilbab untuk menutupi, misalnya, ibu yang menemani anak-anak mereka dalam perjalanan sekolah dan pemain sepak bola.
Menjelang pemilihan presiden pada April, kandidat sayap kanan berfokus pada masalah identitas. Asmeta mengatakan dia sedang mempertimbangkan membawa perjuangannya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Kasus tersebut sempat memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat hukum. Puluhan pengacara dari Paris, di mana Dewan Pengacara telah memberlakukan larangan serupa, pada Senin menulis surat terbuka yang menyerukan aturan nasional terhadap penutup kepala di ruang sidang.
“Kami, para pengacara, tidak menginginkan peradilan yang komunitarian dan obskurantis,” tulis mereka dalam publikasi Prancis Marianne.
Slim Ben Achour, seorang pengacara yang mengkhususkan diri dalam diskriminasi, tidak setuju dan mengatakan larangan seperti itu munafik. “Tidak mungkin kami, pengacara, pembela hak, atau setidaknya begitulah cara kami menjual diri, menghalangi wanita Muslim (berpraktik sebagai pengacara),” katanya kepada Reuters.
