MEMO – Pemerintah menegaskan bahwa pencegahan bencana harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah, guna melindungi masyarakat dari potensi dampak yang lebih besar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya strategi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya sebatas pengurangan risiko jangka panjang, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terlindungi dan proses evakuasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
Baca Juga: Rahmat Santoso Kritik Pengembalian Merek Lama: “Ini Kejanggalan Hukum”
“Pencegahan bencana harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi hutan, pengendalian sedimentasi, hingga pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang menyelamatkan nyawa masyarakat,” ujar Menko PMK Pratikno, dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).
Selain langkah pencegahan fisik, Pratikno juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap bencana.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Ancam Sanksi Tegas Bank Nakal Penyalur KUR, Jamin Akses Modal Tanpa Agunan
Dengan memiliki data yang tepat dan terperinci, pemerintah bisa menentukan strategi prioritas yang lebih efektif agar setiap daerah dapat meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi ancaman bencana alam.
Dalam upaya mewujudkan sistem mitigasi yang optimal, Pratikno menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga unsur TNI-Polri menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana.
Baca Juga: KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI
“Semua pihak harus bergerak bersama. BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga Forkopimda harus bersatu dalam satu perencanaan yang matang. Jika ini dijalankan dengan baik, maka risiko bencana dapat ditekan secara maksimal, dan masyarakat bisa lebih terlindungi,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang lebih terencana dan kolaboratif, pemerintah berharap daerah-daerah rawan bencana bisa lebih siap menghadapi ancaman di masa depan, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi.
