Ket foto: Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan pengecekan peralatan usai peletakan batu, sebagai tanda pembangunan kampus UB segera dimulai.
Kediri. Memo.co.id – Proyek pembangunan gedung kampus III Universitas Brawijaya panen kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari DPRD Kota Kediri. Yang mana mereka meminta agar pihak Pemkot Kediri transparan dalam MoU yang dilakukan dengan pihak Universitas Brawijaya (UB).
Dari kalangan DPRD ada tiga fraksi yang menuntut agar ada pembentukan panitia khusus terkait perubahan MoU pembangunan UB yang dibiayai APBD 2016. Yaitu PDIP, Gerindra dan PKB.Mereka mengganggap perubahan MoU tersebut tidak sesuai dengan hasil pansus yang sebelumnya. Dalam hasil pansus sebelumnya menyatakan hibah lahan 23 hektar untuk kampus III UB namun ternyata ada anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 19 miliar dari APBD.
Srianah politus dari dari Partai Gerindara mengatakan, “Mengingat di pemerintahan terdiri kepala daerah dan DPRD, seharusnya mereka mengajak ngomong kita, dan untuk kedepan harus dipansuskan. Karena keputusan pansus berbeda dengan sekarang. Sekarang pembangunan UB menggunakan sistem sharing. Seharusnya tidak seperti itu,” ungkapnya
Disamping itu juga Srianah menilai Universitas Brawijaya hanya mengejar profit dan dari adanya kampus di Kediri ada keuntungan, seharusnya pembangunan murni dari UB. “Jadi untuk pembangunannya seharusnya UB bukan APBD Kota Kediri. Jadi harus pansus ulang,” tandas Srianah
Dan hal senada juga dikatakan Harianto, anggota Fraksi PDIP dan Muzair Zaidib dari Fraksi PKB. Mereka mengaku tidak pernah diberitahu MoU antara Pemerintah Kota Kediri dengan UB. “Dengan adanya perubahan seperti itu seharusnya ada Pansus,” ujar Harianto pada awak media.
Sekedar diketahui, pembangunan kampus III UB tahap Pertama , pihak Pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp19 miliar dan lahan seluas 23 hektar. Anggaran tersebut untuk pembanguan gedung utama dan beberapa gedung perkuliahan, sedangkan untuk lahan sendiri hanya digunakan 20 hektar dan sisanya untuk sentra bisnis masyarakat setempat.
Pembangunan UB dimulai pada 19 Agustus lalu dengan ditandai dengan pemasangan tiang pancang oleh Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar dan dihadiri oleh tokoh dan masyarakat setempat. (mun)
