Blitar, Memo.co.id
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 pada Rabu (27/8/2025), batal digelar karena tak memenuhi kuorum.
Peristiwa ini menambah panjang konflik antara Pemkab Blitar dengan DPRD terkait pengesahan KUA-PPAS 2026 dan perubahan APBD 2025.
Baca Juga: Ricuh di Depan DPRD Blitar, Mahasiswa Soroti MBG dan KDMP, Ketua Dewan Turun Tangan
Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, M Rifa’i menyayangkan sikap Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rijanto-Beky Herdihansah yang terkesan membiarkan hal ini terjadi. Dia menyebut solusi dari segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar saat ini ada ditangan eksekutif.
“Dirijennya itu kan bupati dan wabup, eksekutornya ada di sana. Pertanyaannya sekarang, bupati dan wabup mengakui pokok pikiran (pokir) dewan atau tidak, karena itu ada diundang-undang,” kata dia, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: Tiga Terpidana Lakukan Pengembalian Uang Korupsi Dam Kalibentak Blitar
Dia menjelaskan, sejatinya para anggota dewan bersedia mengikuti mekanisme teknis yang ditentukan oleh eksekutif. Namun, setiap legislator memiliki tanggung jawab kepada konstituennya, sehingga menghendaki pokir tersebut ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kita siap ikut aturan pemkab, karena memang eksekutornya mereka. Tapi titiknya harus di dapil masing-masing dong, karena kita punya tanggung jawab ke konstituen,” jelas politisi PKB itu.
Baca Juga: Mulai Dikerjakan! Jembatan Garuda Blitar Target Selesai Dua Bulan
Lebih lanjut Rifa’i sangat menyayangkan persoalan ini terus berlarut dan tak menemui titik temu. Sejatinya, lanjut Rifa’i, jika eksekutif menjalankan APBD induk 2025, penyerapan pasti akan tinggi dan pembangunan tidak mandek seperti sekarang.
“Sebenarnya saya sudah lelah, masalah ini gak ada win-win solution. Sebetulnya jika eksekutif menjalankan APBD induk 2025, penyerapan pasti tinggi bos. Sekarang mau dilakukan perubahan, bupati dan wabup ada kepentingan apa?” pungkasnya.**
