Meski usulan pemakzulan ini sudah sampai ke parlemen, Kunto meragukan akan terwujud. “Saya yakin semua politisi memahami ini hanyalah situasi untuk mencari keseimbangan, dan ini bagian dari konstelasi elit,” ujarnya.
Menanggapi desakan pemakzulan putra sulungnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan konstitusional yang saling melengkapi dan terikat oleh aturan hukum.
“Negara ini memiliki sistem ketatanegaraan, ya ikuti saja prosesnya karena itu dinamika demokrasi,” kata Jokowi, menunjukkan sikap pasrah namun tetap menjunjung tinggi mekanisme demokrasi.
Di sisi lain, politisi PDIP Ferdinand Hutahaean justru melihat peluang pemakzulan Gibran lebih dari 60 persen. Menurut Ferdinand, kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK dan keterlibatannya sebagai pengikut akun judi online dapat menjadi validasi untuk pemecatan.
Dalam kanal YouTube-nya, Ferdinand menyoroti rendahnya kesadaran moral dan etika berpolitik pejabat di Indonesia, sehingga kadang perlu “dipaksa mundur.” Ini menunjukkan adanya spektrum pandangan yang berbeda mengenai nasib politik Gibran ke depan.
