Memo, hari ini
SIDOARJO – Isu mengenai keretakan hubungan antara **Bupati Sidoarjo Subandi** dengan Wakil Bupati Mimik Idayana, serta antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, kini mulai menarik perhatian serius dari partai politik pengusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kabar disharmoni ini dikhawatirkan dapat memengaruhi jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Bappilu DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengaku telah mendengar desas-desus tersebut. “Iya. Saya juga sudah dengar kabar itu (komunikasi yang kurang bagus Subandi dan Mimik, serta Subandi dengan DPRD Sidoarjo, red). Tapi saya sendiri berharap rumor itu tidak benar,” kata Dedi, Selasa (24/6/2025), menunjukkan kehati-hatian partai dalam menyikapi isu internal ini.
Meskipun demikian, Partai Demokrat menegaskan tidak akan mencampuri terlalu jauh urusan internal yang bersifat personal antara para pimpinan daerah. Sebagai partai pengusung, Demokrat memilih untuk lebih berfokus pada substansi pemerintahan. “Kami lebih konsen tentang rencana kerja Pemkab Sidoarjo dalam rangka mengatasi problem-problem yang ada di Sidoarjo,” tandas anggota DPRD Jatim tersebut.
Fokus Partai Demokrat: Kawal Program Pro-Rakyat
Dedi menegaskan, sebagai bagian dari parpol pengusung pasangan Subandi-Mimik, Partai Demokrat berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan keduanya. Fokus utama partai adalah mengawal serta mendukung penuh program-program kerja pemerintah daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat Sidoarjo saat kampanye Pilkada lalu. “Hubungan Partai Demokrat dengan beliau-beliau tetap baik. Kami akan terus mengawal serta mendukung program-program yang telah dijanjikan pada masyarakat saat Pilkada lalu,” ujarnya.
Baca Juga: Lonjakan Kasus HIV TBC di Sidoarjo Menjadi Peringatan Serius Bagi Kesehatan Masyarakat
Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian utama Partai Demokrat adalah alokasi **dana Rp 500 juta per desa**. Program ini mencakup Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemberian insentif bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta kompensasi purna tugas bagi kepala desa dan BPD. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pembangunan di tingkat akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, Dedi juga menyoroti masalah penanganan banjir tahunan di Sidoarjo yang selalu menjadi momok. Program penanganan banjir ini juga masuk dalam skala prioritas pengawasan Partai Demokrat. “Alhamdulillah, Pemprov Jatim juga ikut turun tangan mengatasi masalah banjir tahunan yang selalu datang. Insyaallah Pemprov keluarkan Rp 37 miliar untuk membantu masalah banjir di Sidoarjo,” jelasnya, menyambut baik bantuan dari pemerintah provinsi.
Baca Juga: Banjir Makam Delta Praloyo Sidoarjo Meluas Akibat Luapan Sungai Penanganan Darurat Segera Dilakukan
Ia juga berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat upaya penanganan banjir secara komprehensif. “Ke depan kita juga akan membangun komunikasi dengan pusat dan berharap ada intervensi terkait penanganan banjir di Sidoarjo,” tambahnya, menunjukkan upaya kolaboratif lintas instansi.
