Novita menjelaskan bahwa DPR RI mengusulkan pembentukan badan otoritas yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pariwisata. Badan ini bukan sekadar tempat pertemuan, tetapi harus berperan aktif dalam pembangunan sektor pariwisata.
Ia menambahkan, negara-negara seperti Singapura dan Thailand sudah memiliki Tourism Board yang berfungsi optimal. Indonesia pun perlu membentuk Badan Pariwisata Indonesia dengan kewenangan yang jelas.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Lebih lanjut, Novita menekankan bahwa pajak turis menjadi salah satu hal yang harus diatur dalam revisi undang-undang ini. Saat ini, pendapatan negara dari pajak turis belum bisa diukur secara efektif.
“Dengan adanya badan otorita, pengawasan terhadap pajak turis akan lebih terstruktur dan merata di seluruh daerah,” ujar Novita Hardini. Dengan demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional bisa lebih maksimal.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
