BLITAR, Memo.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Blitar menyatakan dukungan terhadap keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP yang berlangsung di Jakarta, 27 Oktober 2026.
Dukungan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap DPC PPP Kota Blitar agar seluruh jajaran partai segera mengakhiri polemik internal dan mengalihkan perhatian pada pembenahan organisasi menjelang Pemilu 2029.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, H. M. Nuhan Eko Wahyudi, S.H., mengatakan, keputusan Rakornas III harus ditindaklanjuti secara konkret. Menurutnya, persoalan internal tidak boleh terus menyita energi partai hingga mengabaikan kepentingan organisasi dan masyarakat.
“Sudah saatnya kita berhenti terlalu lama berkutat pada persoalan internal. Energi partai harus dikembalikan untuk membesarkan PPP. Kita harus kompak, solid, dan bekerja nyata. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena melihat PPP terus disibukkan dengan konflik internal,” tegas Nuhan.
Dia menilai, soliditas kepengurusan dari tingkat pusat hingga cabang menjadi salah satu pekerjaan mendesak. Tanpa kesamaan langkah, berbagai keputusan organisasi dikhawatirkan hanya berhenti sebagai agenda dan dokumen rapat.
Karena itu, DPC PPP Kota Blitar menyambut penguatan sejumlah badan dan lembaga partai yang menjadi bagian dari keputusan Rakornas III. Di antaranya Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan IT dan Database (BIDDATA), Badiklatpol, BADMIN, BASTRA, serta Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH).
Menurut Nuhan, keberadaan perangkat organisasi tersebut harus mampu memperkuat tata kelola partai, meningkatkan kualitas kader, sekaligus membangun sistem kerja yang lebih profesional.
Perhatian juga diarahkan pada pengembangan organisasi sayap, khususnya Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan P3Muda. PPP, kata dia, perlu membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam aktivitas maupun kepemimpinan partai.
“PPP tidak boleh hanya menjadi partai yang dekat dengan generasi tua. Kita harus berani membuka ruang bagi anak-anak muda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil, berproses, dan menjadi pemimpin. Generasi milenial dan Gen Z harus menjadi bagian penting dari masa depan PPP,” ujarnya.
Nuhan mengingatkan, tantangan politik menuju 2029 tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan loyalitas kader yang sudah ada. Perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut partai mampu beradaptasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital dan media sosial.
Dia berpandangan, kehadiran partai harus dibuktikan melalui program dan kerja nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar aktif ketika momentum politik atau menjelang pemilihan umum.
Di sisi lain, DPC PPP Kota Blitar juga memberikan perhatian terhadap keputusan Rakornas III mengenai Tabungan Partai Politik sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian pembiayaan organisasi.
Nuhan menilai, kemampuan mengelola sumber daya keuangan secara mandiri menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas partai. Dengan demikian, kegiatan organisasi tidak selalu bergantung pada dukungan pihak lain.
Namun, pekerjaan yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh struktur partai benar-benar siap menghadapi verifikasi partai politik pada 2027.
Persiapan tersebut harus dimulai dari sekarang, mulai dari pembenahan kepengurusan, penataan administrasi, penguatan kaderisasi hingga memastikan aktivitas organisasi berjalan di seluruh tingkatan.
“Kita harus mulai bekerja dari sekarang. Struktur kepengurusan harus hidup, kader harus bergerak, administrasi harus tertib, dan kehadiran PPP harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan menunggu mendekati pemilu baru bergerak,” tandasnya.
Nuhan berharap keputusan Rakornas III tidak sekadar menjadi kesepakatan di tingkat pusat, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi langkah organisasi oleh seluruh jajaran DPP, DPW hingga DPC.
Dia juga menegaskan, PPP perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kerja politik yang lebih terbuka dan mampu menjangkau berbagai lapisan.
“PPP harus kembali menjadi rumah besar umat, rumah besar perjuangan, dan rumah besar bagi seluruh kalangan masyarakat. Kita ingin PPP bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh, berkembang, dan kembali memperoleh kepercayaan rakyat. Target kita jelas, PPP harus kembali memiliki kekuatan politik yang diperhitungkan pada Pemilu 2029,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPC PPP Kota Blitar menyatakan siap melakukan konsolidasi internal, memperkuat kaderisasi, membenahi struktur organisasi, serta memperluas komunikasi dengan masyarakat.
Bagi PPP, pekerjaan menuju Pemilu 2029 bukan sekadar menyiapkan mesin politik, melainkan juga membangun kembali kepercayaan publik yang menjadi modal penting bagi keberlangsungan partai.
