Faisal juga mencatat bahwa perusahaan nikel China di Indonesia tidak membayar royalti, karena royalti hanya dibayarkan oleh perusahaan penambang nikel yang sebagian besar adalah perusahaan nasional. Dalam era ketika ekspor bijih nikel masih diizinkan, pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajak ekspor.
Faisal mengusulkan beberapa tindakan yang dapat diambil oleh Presiden Jokowi untuk menjaga keuntungan Indonesia dalam pengelolaan nikel dan hilirisasinya. Salah satunya adalah melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam setiap tahapan hilirisasi, karena hilirisasi berbeda dengan tambang yang memiliki masa kontrak.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Selain itu, Faisal menyarankan untuk melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Ia yakin bahwa banyak dari mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Faisal berpendapat bahwa dengan cara ini, kita dapat mengubah nasib kita dalam pengelolaan nikel, yang harus dilakukan dengan cepat mengingat cadangan nikel hanya tersisa 13 tahun. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya untuk fokus pada pengelolaan nikel daripada tergoda untuk mengeksploitasi sumber daya alam lainnya dengan cara yang kontroversial.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Tantangan Besar: Cadangan Nikel Indonesia yang Terancam
Dalam menghadapi tantangan besar terkait cadangan nikel, Faisal Basri menyarankan langkah-langkah konkret. Pertama, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan BUMN dalam semua aspek hilirisasi nikel. Ini diperlukan agar negara memiliki kendali yang lebih besar terhadap manfaat yang dihasilkan dari eksploitasi nikel.
Kedua, penting untuk melakukan audit ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Dengan cara ini, dapat diidentifikasi dan diperbaiki ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya ini.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Ketiga, Faisal Basri menegaskan bahwa menjaga keberlanjutan cadangan nikel Indonesia adalah langkah yang mendesak, mengingat hanya tersisa 13 tahun. Oleh karena itu, fokus harus tetap pada pengelolaan nikel dan bukan pada sumber daya alam lain yang dapat menimbulkan masalah yang serupa.
Kesimpulannya, tantangan besar terkait nikel mengingatkan kita akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tindakan yang efektif untuk melindungi kekayaan alam Indonesia.
