Restu menyebut persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi penyedia makanan (SPPG). Sekolah berharap penyedia dapat merespons keluhan dengan profesional dan melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengajak orang tua ikut menyampaikan keluhan melalui sekolah bila menemukan menu yang tidak layak.
Di sisi lain, SPPG justru memberikan keterangan yang bertolak belakang. Mereka menyebut pemberian telur mentah dan pendistribusian dirapel tiga hari dilakukan atas permintaan sekolah.
Baca Juga: Putusan PK MA Dinilai Perjelas Status Kepemimpinan PSHT, Tim Kuasa Hukum Beberkan Landasannya
“Sesuai permintaan pihak sekolah. Karena mintanya menu keringan. Untuk telur kami kasih mentah, soalnya kalau matang buat besoknya basi,” ujar Ahmad Habibi Kepala Dapur SPPG YASB Sananwetan
Kontradiksi pernyataan antara sekolah dan penyedia ini membuat publik semakin bingung dan geram. Program MBG yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi anak malah menuai masalah akibat dugaan miskomunikasi hingga lemahnya pengawasan.
Baca Juga: CV Bumi Indah Respons Keluhan Warga Soal Bau, Hasil Uji Lab Segera Keluar
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan implementasi MBG di daerah. Masyarakat kini menuntut transparansi, evaluasi, dan tindakan tegas, agar dana negara dan hak makan anak tidak kembali “dipermainkan” oleh kelalaian maupun saling lempar tanggung jawab.**
