Selain itu, dari segi pendapatan negara, target pendapatan telah tercapai dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 2.003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target, dan pada tahun 2022, mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target.
Bahlil menegaskan, “Penilaian terhadap pencapaian pendapatan negara bukanlah tugas IMF, tetapi adalah tanggung jawab kita, pemerintah Republik Indonesia.”
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Saat ini, kebijakan hilirisasi industri yang diperjuangkan oleh pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan serius. Selain digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Uni Eropa, IMF juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah, terutama nikel, dalam rangka program hilirisasi.
IMF menginginkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan kemungkinan mengurangi pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. IMF berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor nikel dapat merugikan penerimaan negara, yaitu Indonesia, dan juga berdampak negatif bagi negara lain.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Permintaan ini disampaikan oleh IMF dalam laporan Konsultasi Pasal IV 2023 dengan Indonesia yang dirilis pada Minggu, 25 Juni 2023.
Selain dua isu tersebut, produk nikel Indonesia yang dihasilkan melalui program hilirisasi juga dihadapkan pada penolakan dari Amerika Serikat (AS). Produk nikel ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif hijau yang diatur dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act – IRA) AS.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Melalui IRA, AS berencana memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik, dengan total subsidi mencapai 370 miliar dolar AS untuk teknologi energi bersih. Namun, produk mobil listrik dengan komponen nikel dari Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.
Keberhasilan dan Tantangan Program Hilirisasi Pertambangan di Indonesia
Kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi, telah membawa dampak positif yang signifikan. Ekspor bijih nikel yang telah dihentikan sejak 2020 telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Neraca perdagangan yang sebelumnya defisit, khususnya dengan China, telah berubah menjadi surplus, mengindikasikan hasil positif dari transformasi industri ini. Meskipun ada pengurangan pendapatan dari pajak ekspor komoditas, namun pendapatan dari sektor lain seperti pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan pasal 21 dari tenaga kerja mengalami peningkatan.
Selain itu, program hilirisasi telah menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Meski dihadapkan pada tantangan dari Uni Eropa, IMF, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi ini sebagai langkah penting dalam mencapai status negara maju.
