Ia menegaskan, kritik, pertanyaan, maupun pemberitaan yang dilakukan jurnalis merupakan bagian dari tanggung jawab profesi untuk memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
Dalam kesempatan tersebut, aliansi organisasi wartawan Blitar Raya menyampaikan enam tuntutan. Salah satu poin utamanya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers Indonesia.
“Kami meminta Presiden Republik Indonesia menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers Indonesia agar tidak menimbulkan penafsiran yang merendahkan profesi wartawan. Kami juga mengajak seluruh insan pers tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, berimbang, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, serta mengimbau semua pihak menghormati kebebasan pers sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai penutup aksi, para wartawan melakukan penandatanganan petisi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Setelah itu, mereka meletakkan kartu identitas (ID Card) pers di atas spanduk aksi sebagai simbol bahwa martabat profesi wartawan tidak boleh direndahkan oleh siapa pun.
Melalui aksi tersebut, insan pers Blitar Raya berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kebebasan pers. Mereka menilai hubungan antara pemerintah dan media seharusnya dibangun melalui saling menghormati, bukan dengan pelabelan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kerja jurnalistik.**
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
