Blitar, Memo.co.id
Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Blitar memasuki babak baru. Melalui kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar, empat fasilitas kesehatan kini tengah menjalani pembangunan dan renovasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Efisiensi atau Sekadar Panggung Pencitraan?
Hingga pertengahan November 2025, progres fisik di lapangan telah mencapai 60–90 persen. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar memastikan seluruh proyek berjalan sesuai rencana dan menargetkan penyelesaiannya sebelum pergantian tahun. Dengan demikian, masyarakat pesisir akan segera mendapatkan fasilitas kesehatan baru yang lebih representatif dan nyaman.
Empat proyek strategis tersebut mencakup pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi Pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni, serta peningkatan fasilitas di Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan. Seluruh lokasi pembangunan berada di kawasan yang selama ini dinilai belum memiliki akses kesehatan optimal.
Baca Juga: Halal Bihalal PSHT Blitar, Seruan Perbaikan Diri Lahir dan Batin Menguat
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat—terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Insya Allah sebelum akhir tahun semuanya sudah selesai, baik yang pembangunan baru maupun renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025). Ia menegaskan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan mendapat pengawasan ketat dari dinas.
Baca Juga: UMKM Lokal Bergairah, RaDja Hadirkan Bazar 10 Hari Penuh di Kanigoro
Muhdianto menjelaskan bahwa DBHCHT menjadi instrumen penting dalam memperkuat infrastruktur kesehatan daerah. Dana tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan besar. Ia menyebut DBHCHT sebagai “nafas tambahan” bagi peningkatan pemerataan layanan kesehatan.
