Blitar, Memo.co.id
Setelah kosong ditinggal Izul Mahrom yang purna tugas, kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar kini jadi rebutan. Pemerintah Kabupaten Blitar resmi membuka pendaftaran sejak 12–26 September 2025. Hasilnya, ada lima nama yang maju sebagai calon.
Baca Juga: Pesta Mercon di Tengah Jalan Picu Keributan, Warga Tantang Polisi: “Buka Baju, Sekalian Kelahi!”
Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, menilai proses seleksi kali ini sudah berjalan sesuai jalur. Ia menegaskan, syarat menjadi calon Sekda tidak sederhana.
“Setidaknya ada 14 syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, calon harus berasal dari ASN dengan pangkat yang sesuai di lingkup Jawa Timur. Jadi kalau ada yang bilang Pansel keliru, menurut saya tidak benar. Semua sudah sesuai aturan,” ucap Mujianto, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga: Dari Meja Miras ke Bara Api: Kronologi Pembakaran Toko di Garum
Meski demikian, ia tidak menutup mata bahwa ada suara publik yang menyoroti asal-usul calon. Sebagian menilai etis atau tidaknya seorang pejabat dari luar ASN Kabupaten Blitar ikut bertarung.
“Soal etika ini sebenarnya lebih ke pandangan subjektif. Publik tentu bebas menilai, tapi jangan lupa, ASN itu sendiri punya etika dan aturan birokrasi yang wajib dipegang,” jelasnya.
Baca Juga: PUPR Kabupaten Blitar Siapkan Jalan Aman untuk Pemudik, 14 Titik Kerusakan Jadi Prioritas
Mujianto lalu mengingatkan bahwa siapa pun yang nantinya terpilih, harus benar-benar berpegang pada prinsip dasar etika birokrasi. Antara lain: integritas, profesionalisme, akuntabilitas, netralitas, dan pelayanan publik.
“Integritas itu soal kejujuran dan konsistensi, profesionalisme berarti kompeten di bidangnya. ASN juga dituntut akuntabel, netral, dan yang paling penting: melayani masyarakat. Itu yang jadi roh seorang pejabat publik, termasuk Sekda,” tegasnya.
Kini, dengan lima nama yang sudah masuk bursa, masyarakat Kabupaten Blitar tinggal menunggu keputusan Bupati. Siapa pun yang ditunjuk nanti, publik berharap ia bisa benar-benar jadi motor penggerak birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. **
