Kontroversi Dwifungsi TNI
Banyak pihak menilai bahwa pengangkatan ini menjadi indikasi kembalinya keterlibatan TNI dalam sektor sipil, yang bertentangan dengan reformasi militer.
Klarifikasi dari Mabes TNI
Mabes TNI menjelaskan bahwa pengangkatan Novi Helmy merupakan permintaan dari Kementerian BUMN, dan telah mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Penegasan Status oleh Novi Helmy
Novi Helmy menegaskan bahwa saat penunjukan dirinya sebagai Dirut Bulog, ia masih berstatus sebagai prajurit TNI, namun kini siap menjalankan tugas di sektor pangan.
Kritik dari SETARA Institute
SETARA Institute menilai keputusan ini bertentangan dengan UU TNI dan melemahkan upaya reformasi militer, yang bertujuan memisahkan peran militer dalam pemerintahan sipil.
Baca Juga: Kabar Gembira Mei 2026: Intip Rincian Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS Golongan IIIb
Perspektif Pemerintah
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut keputusan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan, dengan memanfaatkan jaringan hingga ke pelosok desa.
