MEMO

Rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak pengguna dan komunitas KRL menilai kebijakan ini tidak akan efektif dan justru dapat memberatkan masyarakat, terutama pengguna KRL dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berpendapat bahwa subsidi berbasis NIK tidak hanya akan membatasi akses tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas layanan transportasi publik yang sudah banyak dikeluhkan.

Pengguna dan Komunitas KRL Menolak Kebijakan Baru Pemerintah

Berbagai pihak memberikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang akan mengubah sistem pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan. Salah satu pengguna KRL, Tiara, menyebut kebijakan tersebut sebagai keputusan yang tidak masuk akal.

Menurut Tiara, kebijakan ini tidak sejalan dengan upaya negara-negara lain yang berlomba-lomba untuk menyubsidi dan memperbaiki sistem transportasi umum mereka, sehingga masyarakat merasa nyaman menggunakan transportasi tersebut. “Di negara lain, mereka berusaha untuk meningkatkan dan mensubsidi transportasi umum. Sementara di Indonesia, subsidi malah dibatasi berdasarkan NIK,” ungkap Tiara pada Jumat (30/8).

Tiara mempertanyakan alasan pemerintah dalam mengubah subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Dia merasa penumpang KRL, yang sebagian besar adalah kelompok menengah ke bawah, sudah seharusnya mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini justru akan menambah beban masyarakat.

Selain itu, Tiara juga meragukan apakah kualitas layanan KRL akan meningkat jika subsidi hanya diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan NIK. “Jika pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas layanan KRL, sebaiknya fokus pada perbaikan kereta, mengurangi waktu tunggu, dan menambah jumlah armada. Sekarang saja, banyak kereta yang tidak dilengkapi dengan AC dan waktu tunggu sangat lama, membuat penumpang menumpuk,” tambah Tiara.

Trian, seorang pengguna KRL lainnya, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kenaikan harga tiket akibat kebijakan baru ini. Kenaikan harga tiket akan semakin memberatkan masyarakat yang sudah menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti kenaikan harga barang dan sulitnya mencari pekerjaan. “KRL saat ini merupakan transportasi utama bagi banyak orang di tengah kemacetan yang parah. Jika tarif naik, sebaiknya ditunda dan dikaji lebih mendalam agar tidak membuat keadaan semakin buruk,” harapnya.

Komunitas pengguna KRL, KRLMania, juga menolak rencana tersebut. Pengurus KRLMania, Nurcahyo, menilai bahwa subsidi berbasis NIK tidak akan membuat kebijakan menjadi lebih adil atau tepat sasaran. Menurutnya, layanan transportasi publik seperti KRL seharusnya tidak berdasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili pengguna.

Nurcahyo menjelaskan bahwa subsidi transportasi publik seharusnya berbeda dari bantuan sosial yang berdasarkan kemampuan ekonomi. Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang seharusnya inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. “Kami menolak rencana subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan prinsip layanan publik yang seharusnya tidak membedakan pengguna,” tegasnya dalam pernyataan resmi pada Jumat.

Dia menambahkan bahwa kebijakan yang lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat. Jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. UU ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pemberian tarif khusus kepada pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. “Kebijakan ini lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang membutuhkan tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengonfirmasi bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Kami masih membahasnya, dan akan berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik,” ujarnya di kompleks DPR pada Kamis (29/8).

Kritik terhadap Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Pandangan Pengguna dan Komunitas

Banyak pengguna dan komunitas KRL, termasuk Tiara dan KRLMania, menyuarakan ketidaksetujuan terhadap rencana subsidi berbasis NIK. Mereka merasa kebijakan ini tidak akan meningkatkan kualitas layanan dan malah membatasi akses subsidi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Para kritikus berpendapat bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada seluruh pengguna KRL tanpa membedakan berdasarkan NIK.