Jakarta, Memo.co.id
Hubungan KPK-DPR kembali ‘memanas’ terkait kerja Pansus Angket KPK. DPR merespons keras, menganggap KPK arogan gara-gara ada pernyataan pimpinan KPK soal peluang penerapan pasal pidana korupsi bila merintangi penyidikan.
Baca Juga: Fenomena Jenazah Warga Demak Hidup Lagi Saat Hendak Dimandikan Gegerkan Jagat Maya
Soal kondisi ini, Seskab Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan campur tangan. Presiden menolak melakukan intervensi.
“Presiden telah menyampaikan tidak akan melakukan intervensi apa pun. Ini kan persoalan internal penegak hukum,” kata Pramono kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jaksel, Sabtu (2/9/2017).
Baca Juga: Dampak Kebakaran Permukiman Padat Kebon Kosong Kemayoran Menghanguskan Ratusan Rumah Warga
Jokowi sebelumnya berbicara langsung saat dimintai tanggapan mengenai Pansus Angket KPK setelah menghadirkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Jokowi menghormati kewenangan DPR, termasuk independensi KPK.
“Pansus haknya DPR, angket haknya DPR. Wilayahnya ada di sana. Saya nggak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong (Presiden) intervensi,” kata Jokowi di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jumat (1/9).
Jokowi tak menjawab adanya anggapan pemanggilan Dirdik KPK oleh Pansus DPR merupakan upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. Jokowi hanya menekankan setiap lembaga negara punya kewenangan yang diatur.
“Jadi tolong ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat,” kata Jokowi. KOmkentar Presiden Jokowi ini banyak dinilai nettizen, sebagai bentuk pembiaran terhadap pelemahan KPK. Beberapa diantaranya ingin melihat kondisi Indonesia, paska konflik KPK – DPR. ( ed )
