Konflik antara Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dengan Muhammad Romahurmuzi atau Romi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dikabarkan terkait dengan sebuah cek senilai 35 miliar rupiah yang terkait dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2018.
Baca Juga: Komjen Pol Imam Widodo, Kandidat Kuat Wakapolri dalam Mutasi Polri 2024
Menurut pernyataan Romi dalam sebuah tayangan YouTube, cek yang diberikan oleh Erwin diduga bodong.
Erwin Aksa melaporkan Romahurmuzi ke Bareskrim Polri terkait pernyataan Romi yang menuduhnya sebagai penipu. Masalah ini muncul ketika Romi secara terbuka menyebut Erwin sebagai penipu pada tanggal 2 Mei yang lalu, yang menyinggung kredibilitas Erwin.
Baca Juga: Fenomena Jenazah Warga Demak Hidup Lagi Saat Hendak Dimandikan Gegerkan Jagat Maya
Romi sendiri, melalui pesan tertulis, meminta agar masalah pelaporan Erwin Aksa tidak ditanggapi melalui media massa. Namun, Romi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penyelesaian perkaranya, apakah akan bertemu langsung dengan Erwin Aksa atau meladeni laporan yang diajukan ke polisi.
Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, mengonfirmasi bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, Erwin Aksa melaporkan Romahurmuzi ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dilakukan oleh Erwin Aksa dengan EA sebagai pelapor dan MR sebagai terlapor.
Baca Juga: Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional Oleh Kejagung Seret Mantan Kepala Dadan Hindayana
Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta fitnah terkait Pilgub Sulawesi Selatan .
Pada waktu itu, Erwin diduga memberikan cek tersebut kepada PPP karena partai tersebut diduga ingin mengusung pasangan calon kepala daerah.
Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil oleh Erwin Aksa dan Romahurmuzi untuk mengatasi konflik ini.
Publik masih menunggu perkembangan selanjutnya mengenai masalah ini, apakah akan diselesaikan secara damai atau melalui proses hukum yang lebih lanjut.
Konflik ini menunjukkan ketegangan antara dua tokoh politik yang memiliki pengaruh dalam partai politik yang berbeda. Diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan transparan, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan untuk semua pihak yang terlibat.
