Blitar, Memo.co.id
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menerpa ratusan pegawai Tenaga Pendukung Lain (TPL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar kembali memanas. Setelah sebelumnya sempat terjadi “gaduh” terkait PHK sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) atau outsourcing di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini isu tersebut kembali mencuat dalam skala yang lebih besar, dipicu oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang mewajibkan rasionalisasi.
Baca Juga: Dini Hari Mencekam di Udanawu, Ledakan Petasan Lukai Dua Remaja
Menanggapi SK Wali Kota yang mengisyaratkan pengurangan TPL minimal 30% sebagai langkah efisiensi anggaran daerah untuk tahun mendatang, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Ia secara tegas menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan “wong cilik” di Kota Blitar.
“Kami sangat prihatin. Meski ini hak preogatif wali kota, namun kasihan masyarakat kecil. Mereka (TPL) adalah tulang punggung keluarga, sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun. Tiba-tiba dihadapkan pada surat pemutusan hubungan kerja. Ini bukan hanya masalah angka di laporan keuangan, tapi soal nasib, soal dapur yang harus tetap mengepul,” ujar Syahrul, Jumat pagi (17/10/2025).
Kini, dengan terbitnya SK tersebut, PHK massal terhadap TPL menjadi ancaman nyata. Sejumlah pejabat di tingkat OPD bahkan secara moral merasa terbebani karena harus memilih siapa yang akan dirasionalisasi. Di beberapa OPD besar, pemangkasan 30% berarti puluhan orang kehilangan pekerjaan.
