Arief menekankan bahwa beras premium memiliki permintaan yang tinggi di masyarakat, dengan distribusinya yang merata di berbagai pasar. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk tidak mengategorikannya sebagai barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, pada Januari dan Februari 2025, Perum Bulog akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras. Sebanyak 160 ribu ton beras akan didistribusikan setiap bulan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan pangan.
“Beras dari Bulog ini memang medium, tetapi kualitasnya setara dengan premium. Ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arief.
